Kapitalisme Bersembunyi di balik UU BHP_from mediaindonesia.com

JAKARTA–MI: Kapitalisme yang seharusnya dijauhi dari dasar pembentukan sistem pendidikan di Tanah Air ternyata dinilai masih tersembunyi dalam kandungan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

“Kapitalisme bersembunyi di balik pasal-pasal UU BHP,” kata Koordinator Tim Advokasi Koalisi Pendidikan, Taufik Basari dalam diskusi tentang UU BHP di Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut dia, sistem BHP sebagai landasan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional bertentangan dengan paradigma pendidikan yang telah ditegaskan dalam UUD 1945.

Ia berpendapat, pemerintah dan DPR RI melalui UU BHP telah mendorong pendidikan terjun ke dalam pasar pendidikan dan sudah menciptakan pendidikan yang mengadopsi model pasar.

“Semangat dasar sistem BHP secara perlahan melepaskan tanggung jawab pemerintah kepada penyelenggara pendidikan,” katanya.

Taufik memaparkan, hal tersebut antara lain akan membebani masyarakat karena berpotensi menciptakan biaya pendidikan yang tinggi.

Sementara itu, praktisi pendidikan Prof Winarno Surachmad mengatakan, kebijakan pendidikan diharapkan terkait dan bersumber dari konstitusi yang diamanahkan oleh Pancasila. “Dengan demikian kebijakan pendidikan bukan hanya sekadar menjadi kebutuhan sekolah, tetapi kebijakan hidup yang secara menyeluruh berarti kebijakan berbangsa setiap warga negara,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dalam pidatonya di sidang paripurna khusus DPD pada 19 Agustus meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan kebijakan badan hukum pendidikan (BHP) dan ujian nasional (UN) setelah DPD mendapat masukkan dari berbagai komunitas pendidikan di daerah-daerah.

“Kami sarankan kiranya dapat diadakan pengkajian ulang terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut dalam rangka mengupayakan sistem yang tepat untuk kondisi Indonesia,” ujar Ginandjar.

Ia mengemukakan, DPD telah menerima banyak masukkan dan keluhan dari komunitas pendidikan serta masyarakat di daerah mengenai beberapa instrumen kebijakan pendidikan, khususnya tentang persoalan BHP dan UN.

Menurut Ginandjar, pengkajian ulang atas dua kebijakan nasional itu demi  memelihara standar mutu pendidikan Indonesia serta upaya mengembangkan sumber dana pendidikan yang berasal dari masyarakat. (Ant/OL-03)

Iklan

Posted on 09/29/2009, in Reviews. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

bayufwiranda

motto: jawablah setiap pertanyaan dengan cepat, singkat, dan tanpa mikir

NetTrain Informatika

It's All About Learning

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

JASA PERCETAKAN MURAH

Percetakan, Komputer, Desain Grafis, Foto Copy, ATK, Penjilidan Dll Open 24 Jam Nonstop

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jarakada

Never been jara enough

Akademi Berbagi Bekasi

Berbagi Bikin Happy

nurhasanahdwilestaridotcom

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Yogi Yaspranika

ayo sukses berjamaah

%d blogger menyukai ini: